Kabarmedik.com – Sebanyak 168.950 peserta BPJS Kesehatan dari Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBN di wilayah kerja Kantor Cabang Pekalongan telah dinonaktifkan. Keputusan tersebut dituangkan dalam SK Menteri Sosial nomor 92 Tahun 2021.
Penonaktifan peserta, didasarkan pada sejumlah faktor seperti peserta sudah meninggal dunia, beralih segmen, NIK tidak valid maupun tidak masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Pekalongan, Dwi Hesti Yuniarti mengatakan, 168.950 peserta yang dinonaktifkan tersebar di empat kabupaten/kota yakni dari Kabupaten Batang sebanyak 46.498 peserta, dari Kabupaten Pekalongan sebanyak 40.476 peserta, dari Kabupaten Pemalang sebanyak 75.597 peserta dan Kota Pekalongan sebanyak 6.379 peserta.
“Setelah adanya SK tersebut, kami bersama pemda akan melakukan verifikasi dan validasi di lapangan. Lalu, untuk peserta yang memang sudah terhapus karena meninggal dunia maupun pindah segmen, bisa digantikan dengan peserta baru yang memang ada di daftar DTKS tapi belum terakomodir sebagai peserta PBI,” kata Kepala BPJS Kesehatan Cabang Pekalongan Dwi Hesti Yuniarti saat rilis yang diterima Tribunjateng.com, Minggu (14/11/2021).
Seekor Anak Gajah Kena Jerat di Aceh Jaya, Belalainya Nyaris Putus
Kemudian, untuk NIK yang tidak valid, BPJS Kesehatan akan bekerjasama dengan Dindukcapil di masing-masing daerah untuk memvalidasi NIK. Hesti mengungkapkan, peserta PBI JK yang dinonaktifkan bisa melakukan reaktivasi kembali paling lama enam bulan setelah keputusan penonaktifan berdasarkan SK Mensos.
“Lalu kalau ada peserta yang nonaktif kemudian sakit, peserta bisa melakukan reaktivasi langsung melalui Dinsos setempat dan akan dilakukan validasi. Jika masuk kategori, maka akan ada surat rekomendasi ke BPJS Kesehatan bahwa peserta dimaksud masih layak mendapatkan layanan kesehatan dari segmen PBI,” ungkapnya.
Pihaknya menambahkan, terkait adanya SK Mensos tersebut BPJS Kesehatan juga sudah menyebarluaskan informasi melalui berbagai kanal media. Mulai dari media sosial, hingga pemberitahuan lewat radio maupun televisi lokal.
“Data peserta yang dinonaktifkan, juga telah kami bagikan ke Pemda secara terbatas. Harapannya, bisa ditindaklanjuti untuk meneruskan ke tingkat desa atau kelurahan.”
“Kami berikan datanya by name, sehingga bisa disampaikan sampai ke tingkat bawah. Kami juga mengimbau, agar peserta rutin mengecek status kepesertaan masing-masing,” tambahnya.
Sumber : tribunnews.com